detikInet : Jadi Delik Aduan, Razia Software akan Melempem

Berita Terbaru

Kamis, 09/02/2012 09:59 WIB
Ribuan Orang akan Geruduk Toko Apple
Kamis, 09/02/2012 07:47 WIB
5 Resep Sukses Mark Zuckerberg
Rabu, 08/02/2012 14:07 WIB
Facebook Rilis Photo Viewer Lebar Mirip Google+
Rabu, 08/02/2012 12:23 WIB
Kolom Telematika
BBS, 'Leluhurnya' Internet
Rabu, 08/02/2012 10:50 WIB
4 Petinggi Yahoo Mundur 'Berjamaah'
Selasa, 07/02/2012 16:56 WIB
Foto yang Dihapus di Facebook Tidak Benar-benar Lenyap

Forum I-Net

Thread Pilihan

Rabu, 08/02/2012 14:22 WIB

Duh! 4 Petinggi Yahoo Mundur 'Berjamaah'

Posted : radydjencole

Tak ada yang menampik soal pesona dan performa iPhone 4S. Sayang, ketika masuk Indonesia, harga gadget Apple itu dibanderol cukup tinggi, dengan versi termurah di kisaran Rp 7 jutaan. Apakah harga itu pantas?

PRO Mayka Phy ″Yaaaa itu harga yg pantas, krn smuanya serba bisa hanya dg satu pegangan!!!i like it eveeer? Muuuuaaasch iphone.. ″
KONTRA sariefbendjeh ″kalo ane sih mending beli hh laen soalnya harganya tinggi banget..kalo ga mending buat beli bakso bisa salekalian grobagnya..ckckk.. ″

26% 74%

Selengkapnya

detikiNet » News » Cyber Life

Kamis, 11/03/2010 14:10 WIB

Jadi Delik Aduan, Razia Software akan Melempem
Ardhi Suryadhi - detikinet

PC Pengguna Software Bajakan (detik)

Jakarta - Undang-undang Hak Cipta Nomor 19/2002 tengah diajukan untuk direvisi. Salah satu point yang akan diubah adalah sifat delik kasus hak kekayaan intelektual (HKI), dari delik biasa menjadi delik aduan.

Toni Hermanto, Kanit I Indag Direktorat II Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri mengatakan, sebagai penyidik, pihaknya cukup terkejut dengan rencana perubahan sifat delik kasus HKI tersebut. Apalagi saat ini draft RUU tersebut dilaporkan sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

"Perubahan sifat delik kasus HKI ini bukan jawaban dari persoalan pelanggaran HKI atau pembajakan produk-produk software. Sebab dengan menjadi delik aduan, aparat penyidik kepolisian tidak bisa melakukan tindakan hukum meski terjadi pelanggaran kasus HKI di depan mata polisi," sesalnya, dalam jumpa pers di Hotel Gran Mahakam, Jakarta, Kamis (11/3/2010).

Artinya, razia software bajakan di Indonesia pun bakal melempem alias menurun drastis. Pasalnya, upaya tindakan hukum baru bisa dilakukan jika ada pihak yang melaporkannya. Ancaman tingkat pembajakan yang semakin melonjak pun sudah terbayang di depan mata.

Menurut Toni, saat ini kondisi pelanggaran HKI di Indonesia masih tinggi sehingga Indonesia berada di Priority Watch List dari United States Trade Reprsentative (USTR).

Lembaga ini pun pernah memberikan 14 agenda terkait pelanggaran HKI. Salah satu yang menjadi sorotan adalah dianggap masih minimnya tindak penegakan hukum serta vonis hakim yang ringan di kasus-kasus HKI di Indonesia.

"Kalau delik aduan jadi dilakukan, kondisi pelanggaran HKI bisa lebih parah lagi," tegas Toni.

Kepala Perwakilan Business Software Alliance (BSA) Indonesia Donny Sheyoputra pun setuju dengan prediksi bahwa dampak perubahan delik ini akan membuat upaya penegakan hukum akan berkurang drastis.

Sebab diperlukan pengaduan dari pihak yang dirugikan untuk dilakukan upaya penegakan hukum. Padahal tidak semua pemegang hak cipta berkedudukan atau memiliki perwakilan di Indonesia. Sehingga mempersulit proses pengaduan sebagaimana disyaratkan.

Faktor lainnya, lanjut Donny, tingkat membuat pengaduan kasus HKI sangat sulit. "Dari sisi penyidik misalnya, kesulitannya adalah penyidik harus memeriksa mereka (pemegang hak cipta) sebagai saksi korban," ujar Donny sambil mengusulkan, semua pihak terkait mengkaji lebih mendalam draft perubahan UU Hak Cipta ini di Prolegnas.
( ash / faw )

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!