detikInet : Komisi I Desak Hukuman UU ITE Diperingan

Berita Terbaru

Minggu, 05/02/2012 16:48 WIB
Motorola Minta Jatah Penjualan iPhone
Kamis, 26/01/2012 16:30 WIB
Motorola Gugat Apple Soal iPhone 4S dan iCloud
Sabtu, 21/01/2012 15:05 WIB
Apple Gugat Samsung Galaxy Nexus
Rabu, 11/01/2012 11:49 WIB
Kodak Tuntut Apple dan HTC
Jumat, 06/01/2012 14:34 WIB
Steve Jobs Dijadikan Action Figure, Apple Berang
Rabu, 04/01/2012 11:58 WIB
Google Borong Paten IBM

Forum I-Net

Thread Pilihan

Jumat, 10/02/2012 14:04 WIB

Inikah Bocoran Tampilan iPad 3?

Posted : radydjencole

Tak ada yang menampik soal pesona dan performa iPhone 4S. Sayang, ketika masuk Indonesia, harga gadget Apple itu dibanderol cukup tinggi, dengan versi termurah di kisaran Rp 7 jutaan. Apakah harga itu pantas?

PRO Renata Siti ″Pantas2 saja.... Mahal relatif... Yang kontra itu yang gak sanggup beli pastinya... Segala alasan negatif di cari2 hanya dan hanya untuk menenangkan.. ″
KONTRA DhyÃ¤n Nuryadin ″jiahhh jelas mahal lahhh....siri could...... klbhn yang pasti jrng d gnkn..... yg ada cuma gengsinya tinggi....klw d tenteng d tmpt rame banggax.. ″

28% 72%

Selengkapnya

detikiNet » News » Law & Policy

Selasa, 02/02/2010 14:07 WIB

Komisi I Desak Hukuman UU ITE Diperingan
Ardhi Suryadhi - detikinet

Ilustrasi (Ist.)

Jakarta - DPR RI akhirnya mulai menjawab kegundahan sejumlah kalangan yang merasa terancam dengan sepak terjang Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dianggap terlalu berat, UU yang baru seumur jagung ini bakal direvisi.

Dijelaskan Tantowi Yahya, anggota Komisi I DPR RI, secara substansi sebenarnya tidak ada perubahan signifikan yang akan disodorkan anggota dewan terhadap UU ITE. Hanya saja yang menjadi pokok bahasan revisi ini adalah terkait ancaman hukuman di Pasal 27.

"Yang kita sorot itu Pasal 27 untuk meminta penjelasan yang lebih informatif," tukasnya kepada detikINET, Selasa (2/2/2010).

Hal itu, lanjut penyuka musik country ini, agar pihak terkait -- seperti pers -- tidak dirugikan. "Apalagi soal ancaman hukumannya yang 5 tahun, itu terlalu keras. Itu akan mematikan hak-hak pers," tukasnya.

Pun demikian, Tantowi menambahkan, dengan adanya revisi ini bukan berarti hak-hak privasi setiap penduduk tidak akan dilindungi. Sebab, hukuman itu harusnya sebagai pembelajaran bukan bersifat membunuh.

"Belum ada kesatuan pendapat mengenai pengurangan hukuman yang diajukan, tapi dari 5 tahun menjadi sekitar 2-3 tahun," pungkasnya.

( ash / wsh )

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!