detikInet : Regulator Tolak Menara Telekomunikasi Asing

Berita Terbaru

Jumat, 03/02/2012 16:50 WIB
BRTI Curiga, Telepon Jeblok Dipicu Vendor Nakal
Kamis, 02/02/2012 19:40 WIB
Rapat Panja Pencurian Pulsa Diwarnai Aksi Walk-Out
Kamis, 02/02/2012 19:25 WIB
Telkomsel: Sistem Cluster Agar Pasokan Pulsa Merata
Kamis, 02/02/2012 18:51 WIB
Dirut Telkomsel: Tudingan Pedagang Pulsa Salah Alamat
Kamis, 02/02/2012 17:24 WIB
Panja Tuding BRTI Biang Keladi Pencurian Pulsa
Kamis, 02/02/2012 16:37 WIB
BRTI Tegur 58 Perusahaan CP SMS Premium

Forum I-Net

Thread Pilihan

Jumat, 03/02/2012 14:38 WIB

Alamak, Postingan Facebook Dikomentari Sejuta Kali

Posted : radydjencole

Tak ada yang menampik soal pesona dan performa iPhone 4S. Sayang, ketika masuk Indonesia, harga gadget Apple itu dibanderol cukup tinggi, dengan versi termurah di kisaran Rp 7 jutaan. Apakah harga itu pantas?

KONTRA Gunde Frendisia ″1 reason, exclusivity. Harga yg pantas, tp cb bandingin sm HH android dgn harga lbh murah, hardware yg \"mungkin\" lbh superior, fitur OS.. ″
PRO maapgaptek ″Ga papalah harga tinggi, demi menjaga gengsi dan biar terlihat gaul.. duit duit gw ini. Dan yang paling penting gw bisa poto2an lewat instagram.. ″

19% 81%

Selengkapnya

detikiNet » News » Telecommunication

Rabu, 20/01/2010 17:37 WIB

Regulator Tolak Menara Telekomunikasi Asing
Achmad Rouzni Noor II - detikinet

BTS (ist)

Jakarta - Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) memberikan pernyataan tegas: investor asing tidak boleh masuk ke bisnis menara telekomunikasi.

"BRTI menolak," singkat Anggota Komite Regulasi Telekomunikasi BRTI, Heru Sutadi, kepada detikINET, di Jakarta, Rabu (20/1/2010).

Pernyataan sikap regulator telekomunikasi ini ditunjukkan untuk mendukung langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah menutup pintu masuk untuk investor asing di sektor menara.

Namun belakangan tersiar kabar, sejumlah menteri di bidang ekonomi ingin sektor usaha menara telekomunikasi kembali dibuka untuk penanaman modal asing melalui revisi Peraturan Presiden No. 111/2007 tentang Daftar Negatif Investasi (DNI).

Revisi Perpres tentang DNI kabarnya akan rampung dalam satu-dua bulan lagi setelah melalui tahap finalisasi Januari ini. Sebelum Perpres selesai direvisi, BRTI kembali mengingatkan alasan penolakannya.

"Dalam Peraturan Menkominfo No. 2/2008 dan peraturan bersama tiga menteri dan Kepala BKPM disebutkan bahwa penyedia menara dan kontraktor menara harus perusahaan nasional," ujar Heru.

Meski demikian, lanjut dia, asing tetap bisa masuk di sektor menara melalui operator telekomunikasi yang juga boleh memiliki dan berbisnis menara.

"Kita harus punya keberpihakan. Masak semua asing. Tower kan tidak perlu teknologi tinggi. Jangan sampai kita terlalu liberal. Lama-lama kita kehilangan harga diri sebagai sebuah bangsa," pungkas Heru.
( rou / faw )

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!