detikInet : Vonis Kasus Pembajakan Software Masih Lembek

Berita Terbaru

Minggu, 05/02/2012 16:48 WIB
Motorola Minta Jatah Penjualan iPhone
Kamis, 26/01/2012 16:30 WIB
Motorola Gugat Apple Soal iPhone 4S dan iCloud
Sabtu, 21/01/2012 15:05 WIB
Apple Gugat Samsung Galaxy Nexus
Rabu, 11/01/2012 11:49 WIB
Kodak Tuntut Apple dan HTC
Jumat, 06/01/2012 14:34 WIB
Steve Jobs Dijadikan Action Figure, Apple Berang
Rabu, 04/01/2012 11:58 WIB
Google Borong Paten IBM

Forum I-Net

Thread Pilihan

Jumat, 10/02/2012 14:04 WIB

Inikah Bocoran Tampilan iPad 3?

Posted : radydjencole

Tak ada yang menampik soal pesona dan performa iPhone 4S. Sayang, ketika masuk Indonesia, harga gadget Apple itu dibanderol cukup tinggi, dengan versi termurah di kisaran Rp 7 jutaan. Apakah harga itu pantas?

KONTRA Boeing Hidayat ″Sebenernya kalah jauh jika dibandingkan dgn samsung galaxy S2 kamera kalah layar kalah ma samsung.pantas saja penjualan di 2011 kalah ma S2..cuma.. ″
PRO pramana putra ″kita disi membicarakan pantas nya harga iPhone 4s itu 7 jutaan di Indonesia, bukan lebih baik beli samsung galaxy dapet dua seharga iPhone 4s. Itu.. ″

28% 72%

Selengkapnya

detikiNet » News » Law & Policy

Rabu, 13/01/2010 13:25 WIB

Vonis Kasus Pembajakan Software Masih Lembek
Ardhi Suryadhi - detikinet

software bajakan (ist)

Jakarta - Hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku tindak pembajakan software dirasa masih terlalu ringan. Padahal, mereka sudah terbukti bersalah.

Dijelaskan Kombespol Toni Hermanto, Kanit I Indag Direktorat II Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri, UU Hak Cipta Pasal 72 ayat 3 yang mengatur pembajakan software memiliki batas maksimal hukuman 5 tahun kurungan dan denda Rp 500 juta. Sementara batas minimal denda Rp 1 juta dan kurungan 1 bulan.

Namun pada kenyataannya, sering kali putusan pengadilan memberikan hukuman yang tidak maksimal alias rendah dan tidak menimbulkan efek jera.

"Lihat saja pada kasus PT K yang diproses sejak 2008 lalu dan baru diputuskan November 2009. Sudah lama prosesnya, hukumannya cuma 6 bulan penjara dan denda Rp 10 juta," tukasnya, dalam jumpa pers di Restoran Sindang Reret, Jakarta, Rabu (13/1/2009).

Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran HaKI sendiri, lanjut Toni, telah memberi perhatian akan hal ini. "Tapi kita juga tidak bisa terlalu ikut campur prosesnya di pengadilan," lanjutnya.

Johannes Dicky, CEO Businessoft Indonesia menambahkan, di wilayah Eropa juga telah dipakai sistem penegakan hukum proporsional yang dianggap bakal menimbulkan efek jera.

"Karena yang sebelumnya lebih ringan, sedangkan investasi di industri TI sendiri cukup besar," pungkasnya.
( ash / faw )

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!