detikInet : 'Pembajak Pasti Tak Punya NPWP'

Berita Terbaru

Minggu, 05/02/2012 16:48 WIB
Motorola Minta Jatah Penjualan iPhone
Kamis, 26/01/2012 16:30 WIB
Motorola Gugat Apple Soal iPhone 4S dan iCloud
Sabtu, 21/01/2012 15:05 WIB
Apple Gugat Samsung Galaxy Nexus
Rabu, 11/01/2012 11:49 WIB
Kodak Tuntut Apple dan HTC
Jumat, 06/01/2012 14:34 WIB
Steve Jobs Dijadikan Action Figure, Apple Berang
Rabu, 04/01/2012 11:58 WIB
Google Borong Paten IBM

Forum I-Net

Thread Pilihan

Jumat, 10/02/2012 14:04 WIB

Inikah Bocoran Tampilan iPad 3?

Posted : radydjencole

Tak ada yang menampik soal pesona dan performa iPhone 4S. Sayang, ketika masuk Indonesia, harga gadget Apple itu dibanderol cukup tinggi, dengan versi termurah di kisaran Rp 7 jutaan. Apakah harga itu pantas?

KONTRA Aio Wa ″Wahhh.gak pantes tu dihargai segitu,,, iPhone hanya cocok buat wong tuwek yg gaptek n sibuk dgn gengsi N bisnisnya,,tetangga w yg gak lebih kaya dari.. ″
KONTRA Boeing Hidayat ″Sebenernya kalah jauh jika dibandingkan dgn samsung galaxy S2 kamera kalah layar kalah ma samsung.pantas saja penjualan di 2011 kalah ma S2..cuma.. ″

27% 73%

Selengkapnya

detikiNet » News » Law & Policy

Jumat, 30/10/2009 10:03 WIB

'Pembajak Pasti Tak Punya NPWP'
Andrian Fauzi - detikinet

software bajakan (ist)

Jakarta - Pelaku pembajakan dipastikan tidak membayar pajak dan tidak memiliki NPWP. Celakanya, selain tidak membayar pajak penambahan nilai (PPN), mereka juga pasti tidak akan membayar pajak penghasilan (PPh).

"Pengusaha barang bajakan dipastikan tidak bayar pajak. Saya jamin itu karena kita punya sistem pertukaran data yang bisa memastikan itu. NPWP pun saya kira tidak punya. Kalau pun punya pasti datanya disamarkan," ungkap Hendrawan, Kepala Bidang Pelayanan Penyuluhan dan Humas (P2H) Kanwil Pajak Jabar I, dalam kampanye HKI di Hotel Holiday Inn, Jalan Ir Djuanda, Kamis (29/10/2009).

Hendrawan juga menambahkan, perdagangan produk bajakan merugikan negara terutama dari komponen pajak pertambahan nilai (PPN). Sebab mereka menjual produk yang berkategori barang kena pajak. Tapi karena dibajak, komponen PPN menjadi tidak dipungut oleh pemerintah.

"Saya yakin, karena mereka tidak bayar PPN, maka mereka juga tidak membayar pajak penghasilan (PPh). Jadi negara dirugikan sangat besar dari komponen pajak akibat perdagangan produk bajakan," katanya.

Menurut Hendrawan, pihaknya mencatat ada peningkatan cukup signifikan komponen PPN dari kota Bandung sebagai salah satu pusat industri kreatif di Indonesia. Sebab banyak usaha-usaha baru di industri kreatif yang lahir di Bandung.

Namun saat disinggung mengenai besaran kerugian negara akibat pembajakan di Jabar, Hendrawan mengaku belum mendapatkan datanya.

"Kami kehilangan PPN akibat perdagangan produk bajakan di sini. Berapanya saya sendiri belum mengetahuinya. Tapi yang pasti besar," katanya.

Diakui pula oleh Hendrawan, pihaknya tidak memiliki sumber daya yang cukup untuk melakukan pengawasan secara menyeluruh. "Jangankan pengusaha bajakan, pengusaha biasa saja perlu energi besar untuk melakukan pengawasan," katanya.

Karenanya, dirinya menghimbau kepada masyarakat untuk segera melaporkan pelaku pembajakan kepada pihak yang berwajib. Dengan demikian diharapkan penerimaan pajak akan meningkat.

( afz / faw )

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!