detikInet : Pemda Lamban Adopsi Open Source

Berita Terbaru

Jumat, 10/02/2012 07:04 WIB
Google Chrome 17 Tampil Lebih Ngebut
Kamis, 09/02/2012 18:53 WIB
Ini Dia 10 Finalis Do Network Lenovo
Kamis, 09/02/2012 13:08 WIB
Berharap Lahirnya Mark Zuckerberg 'Made in Indonesia'
Kamis, 09/02/2012 11:18 WIB
Diancam Mau Didemo, Apple Tegaskan Peduli Nasib Buruh
Kamis, 09/02/2012 09:59 WIB
Ribuan Orang akan Geruduk Toko Apple
Kamis, 09/02/2012 07:47 WIB
5 Resep Sukses Mark Zuckerberg

Forum I-Net

Thread Pilihan

Kamis, 09/02/2012 12:42 WIB

Diancam Mau Didemo, Apple Tegaskan Peduli Nasib Buruh

Posted : radydjencole

Tak ada yang menampik soal pesona dan performa iPhone 4S. Sayang, ketika masuk Indonesia, harga gadget Apple itu dibanderol cukup tinggi, dengan versi termurah di kisaran Rp 7 jutaan. Apakah harga itu pantas?

PRO pramana putra ″kita disi membicarakan pantas nya harga iPhone 4s itu 7 jutaan di Indonesia, bukan lebih baik beli samsung galaxy dapet dua seharga iPhone 4s. Itu.. ″
PRO pramana putra ″kita disi membicarakan pantas nya harga iPhone 4s itu 7 jutaan di Indonesia, bukan lebih baik beli samsung galaxy dapet dua seharga iPhone 4s. Itu.. ″

29% 71%

Selengkapnya

detikiNet » News » Cyber Life

Jumat, 24/07/2009 09:07 WIB

Pemda Lamban Adopsi Open Source
Andrian Fauzi - detikinet

Ilustrasi (Ist.)

Bandung - Akhir 2011, seluruh instansi pemerintah diimbau sudah harus menggunakan perangkat lunak legal berbasis Open Source. Celakanya di lapangan, komitmen Pemda dalam mengadopsi kebijakan tersebut masih rendah.

Demikian dituturkan oleh Ketua Umum Asosiasi Open Source Indonesia (AOSI) Betty Alisjahbana usai acara Indonesian Conference on Innovation, Entrepreneurship, and Small Business 2009 (ICIES 2009) yang diselenggarakan oleh Center for Innovation, Enterpreneurship and Leadership Sekolah Bisnis Managemen ITB (CIEL - SBM ITB).

"Pemda masih belum merespon cepat edaran dari Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara No 1/2009. Jumlah pemda di kita banyak, sementara waktunya terbatas," katanya, Kamis (23/7/2009).

Surat edaran No 01/2009 tertanggal 30 Maret 2009 itu berisi tentang Pemanfaatan Perangkat Lunak dan Open Source Software ke seluruh pimpinan instansi pemerintah. Mereka diimbau sudah harus menggunakan perangkat lunak legal yang berbasis open source paling lambat pada 31 Desember 2011.

Namun, lanjut mantan Presdir IBM Indonesia ini, kondisi real yang terjadi di lapangan adalah masih banyak Pemda yang tetap merasa nyaman menggunakan perangkat lunak tertutup. Walaupun software tersebut adalah bajakan.

"Situasi ini sangat disayangkan. Di saat adanya komitmen dari 18 departemen di pemerintah pusat yang mengadopsi perangkat tersebut. Bahkan, sejumlah departemen sudah total mengadopsi perangkat lunak terbuka seperti Kementerian Riset dan Teknologi serta Ditjen Aplikasi Telematika Depkominfo," pungkasnya.

( afz / ash )

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!