detikInet : 'Kejaksaan Salah Terapkan Pasal di UU ITE'

Berita Terbaru

Kamis, 09/02/2012 11:18 WIB
Diancam Mau Didemo, Apple Tegaskan Peduli Nasib Buruh
Kamis, 09/02/2012 09:59 WIB
Ribuan Orang akan Geruduk Toko Apple
Kamis, 09/02/2012 07:47 WIB
5 Resep Sukses Mark Zuckerberg
Rabu, 08/02/2012 14:07 WIB
Facebook Rilis Photo Viewer Lebar Mirip Google+
Rabu, 08/02/2012 12:23 WIB
Kolom Telematika
BBS, 'Leluhurnya' Internet
Rabu, 08/02/2012 10:50 WIB
4 Petinggi Yahoo Mundur 'Berjamaah'

Forum I-Net

Thread Pilihan

Kamis, 09/02/2012 12:42 WIB

Diancam Mau Didemo, Apple Tegaskan Peduli Nasib Buruh

Posted : radydjencole

Tak ada yang menampik soal pesona dan performa iPhone 4S. Sayang, ketika masuk Indonesia, harga gadget Apple itu dibanderol cukup tinggi, dengan versi termurah di kisaran Rp 7 jutaan. Apakah harga itu pantas?

KONTRA Adie ″Terlaaaaluuuuuu. Fitur lumayan, but buat gue mendingan Beli galaxi slim dapet 2... ″
PRO icalanwar ″walopun bukan pengguna iphone, tapi gw rasa wajar sih.. design, fitur, ide, research, dan gengsi itu memang di hargain mahal... ″

26% 74%

Selengkapnya

detikiNet » News » Cyber Life

Rabu, 03/06/2009 11:50 WIB
Ngeluh di Internet, Masuk Penjara
'Kejaksaan Salah Terapkan Pasal di UU ITE'
Aprizal Rahmatullah - detikinet

prita di FB

Jakarta - Kejaksaan dinilai salah menerapkan pasal 27 ayat (3) UU ITE dalam menjerat Prita Mulyasari (32), yang diduga mencemarkan nama baik RS Omni Internasional, Tangerang. Pasal 27 tersebut hanya dapat diberlakukan pada kasus pencemaran nama baik terhadap orang/individual, bukan badan hukum.

"Pasal 27 ayat (3) tidak bisa dikenakan pada badan hukum. Pencemaran nama baik itu berkaitan reputasi person/individu bukan badan hukum," jelas Koordinator Divisi Advokasi HAM Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Anggara kepada detikcom, Rabu (3/6/2009).

Menurut Anggara, pasal 27 ayat (3) UU ITE sejak awal memang sudah mengandung kontroversi. Pasal 27 ayat (3) tersebut berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik"

"Sejak awal kami memang menolak adanya aturan tentang pidana penghinaan atau disebut dekriminalisasi penghinaan," tambahnya.

Anggara menjelaskan, aturan delik penghinaan dalam UU ITE sebenarnya tidak perlu dicantumkan, karena aturan tersebut sudah terkandung dalam KUHP.

"Tidak ada negara hukum di negara manapun yang mempunyai delik penghinaan yang diatur di banyak tempat seperti Indonesia ada di UU ITE, UU Penyiaran, dan KUHP," kata Anggara.

Jaksa, lanjut Anggara, telah salah menafsirkan materi dari UU ITE. "Itu jaksanya tidak tepat, kami minta supaya majelis hakim menyingkirkan sementara pasal UU ITE tersebut," tandasnya. ( ape / faw )

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!