detikcom

Berita Terbaru

Indeks Berita

Forum I-Net

Pro Kontra

Gb
Tak ada yang menampik soal pesona dan performa iPhone 4S. Sayang, ketika masuk Indonesia, harga gadget Apple itu dibanderol cukup tinggi, dengan versi termurah di kisaran Rp 7 jutaan. Apakah harga itu pantas?
  • KONTRA Muhammad Iqbal Annur  ″JELAS MAHAL LAH HANDPHONE GA DIBAWA MATI MENDING BUAT AMAL BUAT KEPERLUAN ? MASIH BANYAK UNTUK KELAS RAKYAT.. ″
  • KONTRA Wemphy  ″Wajar mahal soalnya di indo banyak yg ababil!.. ″
26%   74% 

Selengkapnya


Jumat, 13/03/2009 11:40 WIB

Sistem TI KPU Pakai Open Source atau Proprietary?
Ardhi Suryadhi - detikinet


Kertas suara (detikcom)

Jakarta - Pada Pemilu 2004 lalu, sistem TI Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusung software besutan Microsoft. Lalu apakah pada Pemilu 2009 ini juga masih sama? Padahal mereka telah menggandeng Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk dimintai bantuan.

Jika masih menggunakan software proprietary tentunya hal ini akan menjadi paradoks. Pasalnya, BPPT akan dianggap 'durhaka' dengan 'bapaknya', yakni Ristek yang menjadi lembaga pemerintah pendorong penggunaan software Open Source.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPPT Marzan Azis mengatakan, keputusan untuk menggunakan software proprietary atau Open Source di sistem TI KPU masih belum ditentukan. "Masih menunggu hasil review dari tim ahli BPPT yang diperbantukan di KPU," ujarnya kepada detikINET, Kamis (13/3/2009) petang.

Pun demikian, lanjut Marzan, pihaknya berharap piranti lunak yang bakal digunakan untuk mendukung Pemilu 2009 ini merupakan Open Source. Namun, keinginan itu juga harus melihat waktu yang sudah mepet ini.

"Kita juga inginnya pakai Open Source. Tapi masalahnya, apakah dengan waktu sesempit ini memungkinkan? Karena yang penting masyarakat dapat melihat perolehan suara pada 9 April nanti," tukasnya.

Dengan waktu yang tinggal menghitung hari ini, Marzan pada awalnya juga pesimistis bahwa sistem TI KPU akan siap sesuai yang diinginkan di tenggat waktunya. Namun kepercayaan diri itu meningkat seiring berdasarkan hasil hitung-hitungan masih memungkinkan.

"Kita juga tidak bisa menjamin, tapi secara hitung-hitungan masih mungkin. Jadi mungkin kita bakal menggunakan fasilitas yang bisa dimanfaatkan, ya dimanfaatkan. Ini pertaruhan kredibilitas negara," pungkasnya. ( ash / fyk )

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Share


Berita Terpopuler

Komentar Terpopuler


Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

Rekomendasi Artikel