detikInet : DPRD Badung Minta Menkominfo Tegur Operator

Berita Terbaru

Jumat, 03/02/2012 16:50 WIB
BRTI Curiga, Telepon Jeblok Dipicu Vendor Nakal
Kamis, 02/02/2012 19:40 WIB
Rapat Panja Pencurian Pulsa Diwarnai Aksi Walk-Out
Kamis, 02/02/2012 19:25 WIB
Telkomsel: Sistem Cluster Agar Pasokan Pulsa Merata
Kamis, 02/02/2012 18:51 WIB
Dirut Telkomsel: Tudingan Pedagang Pulsa Salah Alamat
Kamis, 02/02/2012 17:24 WIB
Panja Tuding BRTI Biang Keladi Pencurian Pulsa
Kamis, 02/02/2012 16:37 WIB
BRTI Tegur 58 Perusahaan CP SMS Premium

Forum I-Net

Thread Pilihan

Jumat, 03/02/2012 14:38 WIB

Alamak, Postingan Facebook Dikomentari Sejuta Kali

Posted : radydjencole

Tak ada yang menampik soal pesona dan performa iPhone 4S. Sayang, ketika masuk Indonesia, harga gadget Apple itu dibanderol cukup tinggi, dengan versi termurah di kisaran Rp 7 jutaan. Apakah harga itu pantas?

KONTRA Gunde Frendisia ″1 reason, exclusivity. Harga yg pantas, tp cb bandingin sm HH android dgn harga lbh murah, hardware yg \"mungkin\" lbh superior, fitur OS.. ″
PRO maapgaptek ″Ga papalah harga tinggi, demi menjaga gengsi dan biar terlihat gaul.. duit duit gw ini. Dan yang paling penting gw bisa poto2an lewat instagram.. ″

19% 81%

Selengkapnya

detikiNet » News » Telecommunication

Kamis, 12/02/2009 16:30 WIB
Soal Perubuhan BTS
DPRD Badung Minta Menkominfo Tegur Operator
Wicak Hidayat - detikinet

ilustrasi (inet)

Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung mengirimkan surat pada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo). Soal menara telekomunikasi yang dirubuhkan, Menkominfo diminta tegur operator karena bangunan yang dirubuhkan dianggap melanggar aturan.

Salinan surat yang disampaikan DPRD Kabupaten Badung itu diterima detikINET pada Kamis (12/2/2009). Beberapa poin disampaikan dalam surat itu, termasuk kritikan terhadap reaksi berbagai pihak soal perubuhan menara telekomunikasi yang dilakukan di Badung, Bali.

"Tidak dapat dipungkiri bahwa telah terjadi penyesatan permasalahan. Penertiban bangunan liar diplintir menjadi masalah tindakan perubuhan liar Pemerintah Kabupaten Badung, tuduhan monopoli, tuduhan tindakan kriminal, tuduhan kerugian publik yang tak terlayani dan lainnya," sebut surat yang ditandatangani I Gede Adnyana, Ketua DPRD Badung.

Dalam surat itu, disebutkan juga bahwa pembongkaran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Badung telah sesuai hukum yang berlaku. Bahkan dikatakan bahwa pemilik bangunan telah diberi kesempatan untuk membongkar sendiri bangunan yang liar.

"Apabila kesempatan tersebut tidak digunakan secara baik oleh pemilik bangunan liar, dan bahkan sebaliknya kesempatan digunakan untuk penggalangan kekuatan untuk melakukan intervensi terhadap kebijakan dan penegakan hukum, kami sepenuhnya mendukung supaya penertiban kembali dilaksanakan secara konsisten," demikian pernyataan sikap DPRD Badung.

Pihak DPRD Badung pun meminta Menkominfo Mohammad Nuh bisa menegur perusahaan telekomunikasi yang disebut melanggar ketentuan perizinan pendirian bangunan. Teguran itu disarankan dilakukan Menkominfo baik untuk wilayah Badung maupun wilayah lain di Indonesia.

"Kami sampaikan terima kasih atas perhatian Depkominfo dan saling pengertian yang telah secara baik diberikan oleh para pihak. Kami harapkan para pihak tidak diadu domba melalui issue-issue yang menyesatkan," pungkas surat itu.
( wsh / wsh )

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!