• 
  Jumat, 10/02/2012 13:34 WIB

  Panja Pencurian Pulsa Curiga Gelagat Aneh BRTI

• 
  Jumat, 10/02/2012 11:27 WIB

  Inikah Bocoran Tampilan iPad 3?

• 
  Jumat, 10/02/2012 10:58 WIB

  Stop Produksi Kamera, Penanda Terbesar Kejatuhan Kodak

• 
  Jumat, 10/02/2012 10:47 WIB

  Siap-siap, iPad 3 Dikabarkan Dirilis Maret

• 
  Jumat, 10/02/2012 09:22 WIB

  Awas! Jebakan Diskon Hari Valentine

• 
  Jumat, 10/02/2012 07:04 WIB

  Google Chrome 17 Tampil Lebih Ngebut

• 
  Kamis, 09/02/2012 17:28 WIB

  Refund Pencurian Pulsa Sudah Rp 1 Miliar

• 
  Kamis, 09/02/2012 14:09 WIB

  Pakai Nama iPad, Apple Dituntut Rp 14 Triliun

• 
  Kamis, 09/02/2012 13:24 WIB

  BlackBerry 10 Siap Tantang iPhone & Android

• Minggu, 05/02/2012 16:48 WIB
  Motorola Minta Jatah Penjualan iPhone
• Kamis, 26/01/2012 16:30 WIB
  Motorola Gugat Apple Soal iPhone 4S dan iCloud
• Sabtu, 21/01/2012 15:05 WIB
  Apple Gugat Samsung Galaxy Nexus
• Rabu, 11/01/2012 11:49 WIB
  Kodak Tuntut Apple dan HTC
• Jumat, 06/01/2012 14:34 WIB
  Steve Jobs Dijadikan Action Figure, Apple Berang
• Rabu, 04/01/2012 11:58 WIB
  Google Borong Paten IBM

Thread Pilihan

Inikah Bocoran Tampilan iPad 3?

Posted : radydjencole

• Duh, Putus Pertemanan di Facebook Berujung Pembunuhan

• Harga Second iPhone Lebih Mahal dari Android & BlackBerry

Jumat, 28/09/2007 18:00 WIB

e-Procurement Pemerintah Tunggu UU ITE
Wahyu Daniel - detikinet

Jakarta - Electronic Government Procurement (e-GP) atau tender pengadaan barang dan jasa melalui elektronik belum bisa dilaksanakan sepenuhnya. Pelaksanaan sistem ini secara full masih menantikan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal tersebut disampaikan Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Barang dan Jasa Publik Bappenas Agus Rahardjo dalam jumpa pers acara penandatanganan Mou e-GP antara Bappenas dengan 4 Pemda di Kantor Bappenas, Jalan Taman Surapati, Menteng, Jakarta, Jumat (28/9/2007). Menurut Agus, dengan belum disahkannya UU ITE, maka dalam tahap akhir proses tender itu akan tetap digunakan data manual yang dikirimkan melalui pos. "Tapi jika cyberlaw ini sudah disetujui, maka pengiriman data secara manual itu tidak lagi diperlukan, dan semuanya diselesaikan secara online," jelasnya. Sementara Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh mengatakan bahwa UU Cyberlaw itu sepertinya akan selesai pada tahun ini sehingga dapat mendukung penerapan e-GP tersebut. Menko Perekonomian Boediono menambahkan, penerapan e-GP ini diharapkan dapat mengoptimalkan dana anggaran belanja barang dan jasa pemerintah sehingga lebih efisien. Sehingga dana yang disisihkan bisa digunakan untuk sektor lain yang lebih membutuhkan. "Sistem e-procurement yang bersih ini baik, jadi uang rakyat dapat dimanfaatkan secara maksimal dan tidak tercecer kemana-mana, jadi sistem ini (e-GP) dapat menjadi satu pilar untuk meningkatkan kinerja pemerintah," jelasnya. Ia menambahkan, dengan sistem yang berteknologi tinggi ini pemerintah akan sangat terbantu dalam pengawasan tender pengadaan barang dan jasa. "Tapi memang meskipun sistemnya canggih, tetap saja ditentukan oleh manusia yang mengoperasikannya, jadi manusia itu yang menentukan apakah nanti sistem ini mencapai sasaran," ujarnya. ( dnl / ash )

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com