detikInet : Ditjen Postel: Tak Blokir Fitna, Izin Penyelenggaraan Dicabut!

Berita Terbaru

Sabtu, 21/01/2012 15:05 WIB
Apple Gugat Samsung Galaxy Nexus
Rabu, 11/01/2012 11:49 WIB
Kodak Tuntut Apple dan HTC
Jumat, 06/01/2012 14:34 WIB
Steve Jobs Dijadikan Action Figure, Apple Berang
Rabu, 04/01/2012 11:58 WIB
Google Borong Paten IBM
Senin, 02/01/2012 10:06 WIB
Tak Sampai Rp 2,5 T, KPPU Urung Selidiki Akuisisi Microsoft-Skype
Kamis, 29/12/2011 16:38 WIB
Sampai Kapan Apple Gugat Android?

Forum I-Net

Thread Pilihan

Jumat, 03/02/2012 14:38 WIB

Alamak, Postingan Facebook Dikomentari Sejuta Kali

Posted : radydjencole

Tak ada yang menampik soal pesona dan performa iPhone 4S. Sayang, ketika masuk Indonesia, harga gadget Apple itu dibanderol cukup tinggi, dengan versi termurah di kisaran Rp 7 jutaan. Apakah harga itu pantas?

KONTRA Gunde Frendisia ″1 reason, exclusivity. Harga yg pantas, tp cb bandingin sm HH android dgn harga lbh murah, hardware yg \"mungkin\" lbh superior, fitur OS.. ″
PRO maapgaptek ″Ga papalah harga tinggi, demi menjaga gengsi dan biar terlihat gaul.. duit duit gw ini. Dan yang paling penting gw bisa poto2an lewat instagram.. ″

19% 81%

Selengkapnya

detikiNet » News » Law & Policy

Senin, 07/04/2008 08:45 WIB

Ditjen Postel: Tak Blokir Fitna, Izin Penyelenggaraan Dicabut!
Fino Yurio Kristo - detikinet

Gedung Sapta Pesona (dbu/inet)

Jakarta - Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel) menegaskan bahwa surat ultimatum pemblokiran situs yang memposting film Fitna dari Depkominfo, sangat kuat legitimasinya.

"Dari aspek penyelenggaraan telekomunikasi, surat permintaan dari Menteri Kominfo tersebut sangat kuat legitimasinya, karena sesuai dengan Pasal 21 UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi," ujar Gatot S. Dewa Broto, Kabag Umum dan Humas Ditjen Postel, melalui keterangan tertulisnya yang dikutip detikINET, Senin (7/4/2008).

Dipaparkan pula oleh Gatot, mengutip peraturan pemerintah tersebut, bahwa penyelenggara telekomunikasi dilarang melakukan kegiatan usaha penyelenggaraan telekomunikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, keamanan dan ketertiban umum.

Meskipun demikian, Ditjen Postel tidak menafikan fungsi media internet yang terbukti banyak menunjukkan manfaat yang konstruktif, "terkecuali penayangan film Fitna," tegas Gatot.

Jika para stakeholder yang dikirim surat oleh Depkominfo untuk melakukan pemblokiran ternyata tak patuh, maka mereka harus siap menghadapi sanksi. "Sanksi terhadap pelanggaran UU Telekomunikasi tersebut adalah sanksi administrasi berupa pencabutan izin dan dilakukan setelah diberi peringatan tertulis," papar Gatot mengutip pasal 45 dan pasal 46 UU Telekomunikasi.

Anda punya pendapat pro ataupun kontra? Silakan diskusikan di thread khusus pada detikINET Forum.

( dbu / dbu )

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!