detikInet : Payung Hukum Kompetisi Telekomunikasi Disiapkan

Berita Terbaru

Minggu, 05/02/2012 16:48 WIB
Motorola Minta Jatah Penjualan iPhone
Kamis, 26/01/2012 16:30 WIB
Motorola Gugat Apple Soal iPhone 4S dan iCloud
Sabtu, 21/01/2012 15:05 WIB
Apple Gugat Samsung Galaxy Nexus
Rabu, 11/01/2012 11:49 WIB
Kodak Tuntut Apple dan HTC
Jumat, 06/01/2012 14:34 WIB
Steve Jobs Dijadikan Action Figure, Apple Berang
Rabu, 04/01/2012 11:58 WIB
Google Borong Paten IBM

Forum I-Net

Thread Pilihan

Kamis, 09/02/2012 12:42 WIB

Diancam Mau Didemo, Apple Tegaskan Peduli Nasib Buruh

Posted : radydjencole

Tak ada yang menampik soal pesona dan performa iPhone 4S. Sayang, ketika masuk Indonesia, harga gadget Apple itu dibanderol cukup tinggi, dengan versi termurah di kisaran Rp 7 jutaan. Apakah harga itu pantas?

PRO Pituhoppus ″masalah harga itu relatif,, yg penting kepuasan. orang indo tu aneh wong cuma pemake aja pada berdebat kayak orang paling pinter sendiri. mbok dari.. ″
PRO khairul umam ″kualitas oke , uang berlebihan ..oke2 aja tuch harga segitu bagi yg mampu bagi ane hp jadul udh syukur asal bsa nlpon n sms ckckckckk.. ″

28% 72%

Selengkapnya

detikiNet » News » Law & Policy

Selasa, 21/08/2007 19:32 WIB

Payung Hukum Kompetisi Telekomunikasi Disiapkan
Achmad Rouzni Noor II - detikinet

Jakarta - Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) mulai menyusun pedoman untuk mengawasi kompetisi di industri telekomunikasi. Anggota komite BRTI Bambang P. Adiwiyoto mengatakan, pedoman tersebut nantinya bisa berbentuk peraturan menteri atau keputusan dirjen postel. Indonesia hingga saat ini, lanjutnya, belum memiliki payung hukum yang kuat untuk mengawasi persaingan di sektor telekomunikasi meskipun telah memiliki UU No 5/1999 yang mengatur persaingan usaha dan anti monopoli. "Persaingan yang terjadi saat ini belum sehat, itu sebabnya diperlukan pedoman pengawasan yang penjabarannya diperlukan secara detail," ujar Bambang, di sela-sela workshop BRTI tentang 'Pedoman Pengawasan Kompetisi' di Hotel The Sultan Jakarta, Selasa (21/8/2007). Ia menambahkan, pengawasan yang dilakukan oleh KPPU dengan UU 5/1999 tersebut dianggapnya belum cukup kuat dan komprehensif. "Alhasil, monopoli dan pelanggaran masih saja terjadi," tukasnya. BRTI baru saja memulai masa konsultasi publik untuk menyeleksi usulan dari berbagai pihak terkait atas point-point yang perlu menjadi perhatian dalam kompetisi yang sehat. Setelah dianalisa, usulan tersebut bakal dituangkan ke dalam rancangan pada 2007 ini. Bambang menjelaskan, menurut rencana pedoman pengawasan kompetisi ini resmi diterapkan pada 2009. Untuk membuat pedoman tersebut, BRTI menyerahkan kepada Indonesian Community for Compettition Consumer (ICCC). Di kesempatan yang sama, anggota BRTI Kamilov Sagala menegaskan, persaingan di antara operator telekomunikasi masih belum terlihat baik dalam hal pentarifan, layanan suara maupun layanan pesan singkat. "Hal itulah yang menjadikan masih adanya kesepakatan taraf antar operator yang membuat tarif tidak turun-turun," tuturnya. Menurut Kamilov, bila aturan sanksi denda sudah ditetapkan maka dipastikan persaingan akan cukup tinggi. Berhubung di dalamnya terdapat ribuan aturan yang mengarah pada persaingan yang sehat, baik itu dalam pentarifan, pemberian layanan maupun pemakaian infstruktur bersama. Tidak Perlu Detail Dalam tanggapannya, Ketua Umum Asosiasi Telekomunikasi Seluler Indonesia (ATSI) Bambang Riadhy Oemar mengatakan, regulator sebaiknya hanya mengatur pada aspek-aspek strategis saja dan tidak perlu sampai terlalu detail. "Biarlah industri ini berkembang secara alami sementara operator bisa bebas berkreasi untuk kepentingan pelayanan juga," harapnya. Lebih lanjut ia mengungkapkan, pedoman persaingan usaha yang akan dibuat sebaiknya bisa diimplementasikan secara konsisten kepada industri bukan hanya pada operator. "Namun demikian, ATSI mendukung penuh bila regulator menetapkan pedoman persaingan usaha tersebut," tuturnya. Sementara itu, Ketua KPPU Muhammad Iqbal mengatakan, pedoman untuk pengawasan telekomunikasi ini diperlukan karena segmen pembahasannya lebih spesifik dan industri ini juga padat modal. Ia mencontohkan, pedoman ini perlu misalnya untuk mengawasi pemblokiran kode akses SLI, pelanggaran interkoneksi dan lainnya. "Pelanggaran ini masih terjadi karena frame work kompetisinya belum kuat," kata Iqbal. Sedangkan Ketua Masyarakat Telematika (Mastel) Mas Wigrantoro Roes Setiadi menambahkan, pedoman ini dibutuhkan agar peta kompetisi tidak rancu, misalnya antara layanan 3G dan WiMax. "Selain itu juga perlu diperhatikan secara yuridiksi hukum. Masalahnya, sektor telekomunikasi ini kan sudah menjadi bisnis global, tidak ada yang tidak dimiliki asing," tandasnya. ( ash / ash )

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!