• 
  Kamis, 09/02/2012 17:28 WIB

  Refund Pencurian Pulsa Sudah Rp 1 Miliar

• 
  Kamis, 09/02/2012 14:09 WIB

  Pakai Nama iPad, Apple Dituntut Rp 14 Triliun

• 
  Kamis, 09/02/2012 13:24 WIB

  BlackBerry 10 Siap Tantang iPhone & Android

• 
  Rabu, 08/02/2012 18:45 WIB

  Heboh, Facebook Kabarkan Perang Dunia Ketiga

• 
  Rabu, 08/02/2012 15:00 WIB

  Galaxy S III Jadi Smartphone Tertipis di Dunia?

• 
  Rabu, 08/02/2012 16:10 WIB

  BlackBerry Diklaim Nomor 1 di Sejumlah Negara, Indonesia?

• 
  Kamis, 09/02/2012 13:08 WIB

  Berharap Lahirnya Mark Zuckerberg 'Made in Indonesia'

• 
  Kamis, 09/02/2012 08:42 WIB

  Lomography, Fotografi Tanpa Aturan

• 
  Kamis, 09/02/2012 07:47 WIB

  5 Resep Sukses Mark Zuckerberg

• Minggu, 05/02/2012 16:48 WIB
  Motorola Minta Jatah Penjualan iPhone
• Kamis, 26/01/2012 16:30 WIB
  Motorola Gugat Apple Soal iPhone 4S dan iCloud
• Sabtu, 21/01/2012 15:05 WIB
  Apple Gugat Samsung Galaxy Nexus
• Rabu, 11/01/2012 11:49 WIB
  Kodak Tuntut Apple dan HTC
• Jumat, 06/01/2012 14:34 WIB
  Steve Jobs Dijadikan Action Figure, Apple Berang
• Rabu, 04/01/2012 11:58 WIB
  Google Borong Paten IBM

Thread Pilihan

Diancam Mau Didemo, Apple Tegaskan Peduli Nasib Buruh

Posted : radydjencole

• Bulan Depan Siri iPhone 4S Bisa Bahasa China, Jepang & Rusia?

• Heboh, Facebook Kabarkan Perang Dunia Ketiga

Jumat, 19/01/2007 08:40 WIB

Pemerintah Diminta Berimbang Dalam Memberikan Dukungan
Achmad Rouzni Noor II - detikinet

Jakarta - Komunitas Open Source meminta pemerintah untuk berimbang dalam memberikan dukungan, baik kepada Microsoft maupun kepada pihak Open Source. "Produk Microsoft sebenarnya bisa disaingi produk dalam negeri yang berbasis Open Source, ini hanya persoalan waktu. Untuk itu kami memohon dukungan sekonkrit apa yang telah terjadi dengan proprietary," ujar praktisi Telematika Heru Nugroho Menkominfo Sofyan Djalil dalam pertemuan, di gedung Depkominfo, Kamis (18/1/2007). Namun demikian, Heru sepakat dengan pemerintah bahwa penggunaan software bajakan adalah kriminalitas. Menurutnya, penggunaan software di lingkungan pemerintah hanya sekitar lima persen bila dibandingkan dengan pengguna software yang ada di Indonesia. "Satu kesalahan pihak open source adalah belum berhasil mensosialisasikan open source ke pihak pemerintah," ujarnya. Sementara itu, Yayasan Penggerak Linux Indonesia (YPLI) meminta pemerintah menunda realisasi MoU sekitar satu tahun atau dua tahun hingga pengembang open source benar-benar siap menyediakan produknya bagi instansi pemerintah di seluruh Indonesia. YPLI juga meminta ajang pertemuan semacam ini diadakan secara reguler demi memberi masukan pada pemerintah secara periodik tentang Open Source. ( rou / ash )

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com