detikcom

Berita Terbaru

Indeks Berita

Forum I-Net

Pro Kontra

Gb
Tak ada yang menampik soal pesona dan performa iPhone 4S. Sayang, ketika masuk Indonesia, harga gadget Apple itu dibanderol cukup tinggi, dengan versi termurah di kisaran Rp 7 jutaan. Apakah harga itu pantas?
  • KONTRA Bagas Nugraha  ″Pantaskah iPhone 4S Dihargai Tinggi? Mending ga usah koment yg ga pernah pake iphone.. Hahahahah.. ″
  • KONTRA John Banthink  ″hahhahaha.... marketingnya apel kebakaran jenggot... dasar budak yahudi..... ″
25%   75% 

Selengkapnya


Rabu, 20/12/2006 19:51 WIB
Soal MoU Microsoft - RI
Pemerintah Sudah Mantap Pilih Microsoft
Lathiefa Nur Ilma - detikinet


Sofyan A. Djalil (rou/inet)

Yogyakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan A. Djalil menyatakan, pemerintah RI siap untuk membayar biaya lisensi yang diajukan Microsoft sesuai dengan nota kesepahaman (MoU) yang ditandatanganinya dengan raksasa software AS tersebut. "Masalah pembayaran juga tidak menjadi masalah, apakah negara harus membayar atau bahkan mendapat hibah dari Amerika," ujar Sofyan kepada detikINET, di acara Peresmian dan Serah Terima Gedung SDN dan TK Karang Gayam, Yogyakarta, Rabu (20/12/2006). Ketika ditanya besaran biaya yang akan dibayarkan ke Microsoft, Sofyan --yang menandatangani MoU dari pihak pemerintah-- berkelit. "Kami belum bisa memastikan karena belum mengetahui jumlah pasti komputer yang akan dilegalkan," kilahnya. Menteri menjelaskan, pada dasarnya MoU tersebut adalah untuk melegalisasi perangkat komputer pemerintah yang masih menggunakan software bajakan. Legalisasi itu, lanjutnya, bisa menggunakan open source, freeware maupun berlisensi semisal buatan Microsoft. Namun, seperti diketahui, jika sebagian atau seluruh komputer di pemerintahan menggunakan produk Microsoft berlisensi, itu artinya pemerintah harus membayar dengan harga lumayan mahal ketimbang menggunakan open source, semisal IGOS Nusantara. Menanggapi hal tersebut, Sofyan menegaskan kembali, nota kesepahaman (MoU) antara pemerintah RI dan Microsoft hanya sebatas audit tentang berapa banyak jumlah komputer di pemerintah yang harus dilegalisasi. "MoU yang dilakukan pemerintah adalah untuk melindungi hak cipta sesuai hukum kita," tandasnya. ( rou / rou )

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Share


Komentar Terpopuler


Redaksi: redaksi[at]detikinet.com
Informasi pemasangan iklan
hubungi : sales[at]detik.com

Rekomendasi Artikel