Thread Pilihan

Berita Seputar Console & Game

Posted : anaknakals

• XBOX 360 Jasper

• Jual ato barter game PS3

• Jumat, 19/03/2010 15:22 WIB
  Indonesia di 'Daftar Hitam', Pemerintah Diminta Tegas
• Jumat, 19/03/2010 10:50 WIB
  Indonesia Masuk 'Daftar Hitam' AS Gara-Gara Open Source?
• Kamis, 18/03/2010 16:01 WIB
  HTC Percaya Diri Mampu Lawan Apple
• Kamis, 18/03/2010 12:46 WIB
  Sony Disomasi Sony
  Sony AK Penuhi Permintaan Sony Corp
• Rabu, 17/03/2010 15:35 WIB
  Sony Disomasi Sony
  Sony AK Diminta Rahasiakan Pertemuan
• Rabu, 17/03/2010 14:37 WIB
  Dell Tuding Sharp dkk Lakukan Kartel Harga LCD

Rabu, 22/02/2006 19:55 WIB

'Pajak Bandwidth Jalan Pintas Penuhi Target Ditjen Pajak'
Achmad Rouzni Noor II - detikinet
Jakarta - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Sofyan Djalil mengatakan bahwa penetapan pajak atas bandwidth untuk internet kemungkinan besar hanya sebagai jalan pintas untuk mengejar target yang dicanangkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. "Mungkin karena Dirjen Pajak diminta untuk mengejar target, jadi cara pintasnya ya dengan memajaki bandwidth," kata Sofyan saat menemui para pembesar industri yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin), di Menara Kadin Jakarta, Rabu (22/2/2006). Namun menurutnya, kabinet pemerintahan saat ini sebenarnya pro terhadap bisnis. Di tempat yang sama, Sekjen Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia (APJII) Sylvia Sumarlin menyatakan keberatan atas PPh no 26 tentang pengenaan royalti atas bandwidth dan PPh 23 tentang server yang dikenai pajak. Dari RUU Pajak yang baru, Sylvia mengandaikan sebuah skenario yang pada gilirannya akan memberatkan Internet Service Provider alias Penyelenggara Jasa Internet (PJI). "PJI membeli bandwidth dari luar negeri. PJI otomatis terkena PPh ps 26 royalti sebesar 15 persen dan PPn 10 persen. Pada saat PJI melakukan kegiatan penjualan internet dan penempatan portal (hosting), maka terkena lagi pemotongan PPh 23 sebesar 15 persen terhadap invoice pemakaian internet(di mana PJI hampir tidak pernah menerima bukti setor dari pelanggan karena nilai yang terlalu kecil -- namun volume besar) plus PPh 23 sebesar 15 persen terhadap hosting," ujar Sylvia dalam kesempatan yang berbeda. "Di atas itu semua PJI harus siap-siap membayar 1 persen BHP (Biaya Hak Penggunaan-red) dari pendapatan kotor ke Departemen Komunikasi dan Informatika untuk jasa internet, dan 1 persen BHP frekuensi. Total 2 persen BHP dari pendapatan kotor sudah sama dengan pemotongan laba bersih sebesar 20 persen lebih. Padahal, dalam praktik usaha sebagai PJI, laba bersih belum tentu bisa dicapai. Tidaklah heran bila pada kenyataannya banyak sekali lisensi PJI yang tidak beroperasi. Belum juga jalan, sudah terkena berbagai macam pungutan resmi," Ketua Umum APJII yang mantan Bendahara APJII itu menjelaskan. (rou/wsh)

Lebih lengkap soal posisi APJII soal RUU Pajak, simak Kolom Telematika berikut ini:
• PPN dan PPh vs Bandwidth Internet
• Pasal RUU Pajak yang Memukul Bandwidth
• Tak Jelas, Posisi Bandwidth pada Perpajakan

( wsh )

Tetap update informasi di manapun dengan http://m.detik.com dari browser ponsel anda!

Baca juga:

• Depkominfo Lamban? Menteri Keluhkan SDM
• Pemerintah Ingin Sertifikasi 14.000 PNS Sektor TI
• Ketua BRTI Tetap Dirjen Postel
  Akankah BRTI Independen?
• 'Pasal RUU ITE Tidak Relevan'

Klik di sini:

• Mailing-list pembaca dan komunitas detikINET
• Forum diskusi, jual-beli, promosi ala detikINET